Kick off Meeting Pemekaran Subang Utara, Ineu Purwadewi Sundari Gelar Hearing Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Pantura

XPOSNEWS, SUBANG – Wakil Ketua DPRD Jabar Hj.Dr.Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM menggelar Hearing  Dialog bersama 150 tokoh masyarakat dan Pemuda Subang Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Agrapura 2 Fave Hotel Pamanukan, Selasa(12/9/2023)siang

 

Kegiatan Hearing Dialog bersama masyarakat Subang Utara tersebut, mengambil tema “Kick off Meeting Penataan Daerah, Dalam rangka percepatan  usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru(CDPOB) Kabupaten Subang Utara guna mewujudkan peningkatan pelayanan pembangunan Kesejahteraan masyarakat”

 

Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, kegiatan dialog ini dalam upaya meningkatkan tupoksi dengan melalui dengar pendapat bersama masyarakat di Kabupaten Subang untuk menjaring aspirasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan.

 

“Dari pelaksanaan dialog ini membahas CDPOB Subang Utara, diharapkan mendapat masukan yang komperhensif dari seluruh lapisan masyarakat  untuk pembangunan Jawa Barat yang lebih baik,” ujar Ineu.

 

Menurut Ineu, 9 CDPOB termasuk diantaranya Subang Utara,  kami berharap tentunya ini tetap menjadi komitmen kawan-kawan pejuang Pemekaran, agar teman-teman bersama kami tetap untuk bisa memperjuangkan daerah otonomi baru.

 

“Proses pemekaran 9 CDPOB tentunya sudah melalui beberapa tahapan dan harapan teman-teman tadi disampaikan mereka menginginkan moratorium dicabut, sehingga peluang terhadap pembentukan daerah otonomi baru bisa terwujud,” katanya

 

Maka dari itu, kami mendesak Pemerintah Pusat untuk membuka moratorium pemekaran wilayah (otonomi daerah), khususnya bagi Provinsi Jawa Barat. Saat ini, jumlah penduduk Jabar yang cukup banyak, tidak sebanding dengan jumlah daerah yang dianggap masih sedikit. 

 

“Bahkan, jumlah kota/kabupaten di Jabar masih jauh dari pemprov di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal, secara jumlah  penduduk di Provinsi Jawa Barat tertinggi di Indonesia,” ucapnya

 

Menurut Ineu, pemekaran daerah bagi Jabar sangat mendesak. Jumlah daerah atau kabupaten dan kota di Jabar belum ideal jika melihat jumlah penduduk Jabar yang hampir mencapai 50 juta jiwa. 

 

“Jumlah penduduk Jabar hampir 50 juta jiwa, tetapi jumlah daerahnya hanya 27 kabupaten atau kota,” katanya

 

Sementara Jawa Tengah, jumlah penduduknya sekitar 36 juta jiwa lebih tetapi jumlah kabupaten dan kotanya 35. Sama halnya dengan Jawa Timur, jumlah penduduknya  sekitar 40 juta jiwa tetapi jumlah kabupaten dan kotanya diangka 38.

 

“Untuk Jabar, saya berharap demi pemerataan pembangunan perlu pemekaran daerah di 9 kabupaten atau kota,” kata dia. 

 

Alhasil dengan jumlah daerah tersebut berpengaruh terhadap bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN yang porsinya tidak seimbang. 

 

“Untuk keadilan dan pemekaran, kami berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah khusus untuk Jabar,” ucap dia. 

 

Ineu pun berharap moratorium pemekaran daerah menjadi fokus Presiden Joko Widodo maupun presiden berikutnya. Selain itu diharapkan DPR turut mendorong dibukanya pemekaran daerah. 

 

“Ini harus menjadi fokus presiden Joko Widodo dan presiden mendatang, dan DPR. Supaya pelayanan lebih dekat, pembangunan lebih cepat. Sesuai dengan pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya

 

Sementara itu Ketua Forum Pemekaran Pantura Subang, H.Sudi Hartono mengatakan bawa intinya pemekaran adalah satu proses yang membutuhkan kekuatan dari kekuatan politik.

 

“Kebetulan sekarang juga masih ada moratorium politik, dan Ini kesempatan bagi kami masyarakat Subang Utara untuk bisa paling tidak progres Subang Utara untuk pemekaran bisa berjalan dengan lancar dan juga cepat, karena tujuan pemekaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Subang Utara,”katanya

 

“Saat ini kami lagi mencari celah,  walaupun moratoriumnya masih diberlakukan, tapi Subang Utara ingin mekar dengan Luas wilayah 36 persen dari total seluruh kabupaten Subang dengan jumlah kecamatan 15 dan 102 Desa,” imbuhnya

 

Sudi Hartono berharap dengan Hearing Dialog bersama wakil Ketua DPRD Jabar dan unsur terkait di provinsi Jabar, mereka bisa mendengar langsung keluhan dan keinginan masyarakat Pantura untuk menjadi daerah otonomi baru di Jabar.

 

“Intinya masyarakat Pantura ingin mekar, karena ingin mendekatkan pelayanan dan pembanguan infrastruktur yang merata demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya

 

Sudi Hartono juga optimis, Subang Utara jadi daerah otonomi baru di Jabar akan bisa sejahtera dan maju seperti Pangandaran dengan petensi wisatanya

 

“Keberadaan pelabuhan Internasional Patimban yang merupakan proyek starategis nasional, dan segitiga rebbana bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Subang Utara kedepan,” ujarnya(Ahya Nurdin)