Anggota DPRD Subang A. Fauzi Ridwan Minta Pembangunan Rumah Sakit Pantura dan Pemekaran Subang Utara Jadi Agenda Prioritas Bupati Terpilih
XPOSNEWS SUBANG — Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang, A. Fauzi Ridwan, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dua isu strategis yang harus menjadi prioritas utama Bupati Subang terpilih, yaitu pembangunan Rumah Sakit di wilayah Pantura Subang dan percepatan pemekaran Subang Utara.
Hal ini diungkapkan Fauzi dalam laporan hasil reses yang digelarnya pekan lalu, di mana isu-isu ini menjadi pembahasan dominan dalam dialog dengan konstituennya.
Fauzi menjelaskan, bahwa masyarakat Pantura Subang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai. Saat ini, akses ke rumah sakit masih menjadi persoalan serius bagi warga di wilayah tersebut, yang harus menempuh jarak cukup jauh bahkan luar kabupaten untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Wilayah Pantura Subang memiliki populasi yang padat, tetapi fasilitas kesehatannya sangat terbatas. Kehadiran rumah sakit di kawasan ini akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Fauzi, dalam releasenya yang diterima Tribunjabar.id, Rabu(11/12/2024)
*Dorongan untuk Pemekaran Subang Utara*
Selain itu, Fauzi juga menyoroti pentingnya pemekaran wilayah Subang Utara sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan. Ia menilai, pemekaran ini tidak hanya menjadi tuntutan masyarakat, tetapi juga sebuah kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan di kawasan yang selama ini dianggap kurang mendapat perhatian.
“Pemekaran Subang Utara adalah aspirasi masyarakat yang telah disuarakan sejak lama. Dan saat ini tergantung pada pemerintah pusat. Dengan adanya daerah otonomi baru (DOB), pemerataan pembangunan akan lebih mudah dicapai, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik,” tambahnya.
Dorongan ini sejalan dengan langkah Komisi I DPRD Jawa Barat yang saat ini tengah memperjuangkan pencabutan moratorium pembentukan DOB oleh pemerintah pusat.
Menurut Fauzi, jika moratorium dicabut, Subang Utara menjadi salah satu wilayah prioritas untuk dimekarkan di Jawa Barat, mengingat potensi wilayah tersebut yang besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
*Persoalan Lain yang Jadi Sorotan*
Selain dua isu besar tersebut, Fauzi juga mencatat sejumlah persoalan lain yang disampaikan masyarakat selama reses. Masalah infrastruktur yang belum memadai, terutama jalan-jalan desa yang rusak, menjadi salah satu keluhan utama. Di bidang pendidikan, masyarakat mengeluhkan rendahnya honor guru honorer yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja mereka.
“Honor guru honorer ini perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Selain itu, masyarakat juga meminta agar honor RT/RW disalurkan secara bulanan, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ungkap Fauzi.
Tidak hanya itu, persoalan rumah tidak layak huni (rutilahu) juga menjadi perhatian. Banyak warga yang tinggal di rumah dengan kondisi yang tidak layak, sementara bantuan dari pemerintah daerah dirasa masih sangat terbatas.
Di sisi lain, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam bentuk akses permodalan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk mereka.
*Harapan untuk Bupati Terpilih*
Fauzi menegaskan, semua aspirasi yang disampaikan masyarakat ini harus menjadi perhatian serius dari Bupati Subang yang baru terpilih. Ia berharap pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang proaktif dan solutif untuk menjawab berbagai tantangan yang ada.
“Sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah menyampaikan suara masyarakat. Namun, keputusan ada di tangan pemerintah daerah. Saya berharap Bupati Subang yang terpilih bisa menjadikan isu-isu ini sebagai prioritas utama dalam program kerjanya,” tegas Fauzi.
Fasilitas kesehatan yang memadai, pemerataan pembangunan melalui pemekaran, hingga peningkatan kesejahteraan guru honorer, RT/RW, dan pelaku UMKM, menurutnya, adalah langkah penting untuk menciptakan Subang yang lebih maju dan sejahtera.
*Pemekaran untuk Masa Depan Subang Utara*
Pemekaran Subang Utara, lanjut Fauzi, bukan hanya tentang memecah wilayah administrasi, tetapi juga tentang membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berkembang.
Ia optimis, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, pemekaran ini bisa segera diwujudkan.
“Subang Utara memiliki potensi yang luar biasa, mulai dari sektor pertanian hingga pariwisata. Dengan menjadi daerah otonomi baru, pengelolaannya akan lebih fokus dan manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat setempat,” pungkasnya.
Aspirasi masyarakat ini diharapkan menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan Subang ke depan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menjawab berbagai tantangan yang ada demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.(AHYA NURDIN)